Economy

Masalah Ini Lebih Seram dari Covid, RI Butuh Dana Rp 3.700 T!

Dunia harus kembali memikirkan ancaman perubahan iklim. Ini bukan lagi persoalan masa depan, karena sekarang satu persatu gejalanya sudah mulai terlihat.

Pemerintah China akan merilis rencana terbaru untuk mengurangi emisi karbon. Langkah ini sebagai upaya konkret dari Negeri Tirai Bambu menekan masalah perubahan iklim.

Utusan China mengatakan akan merilis rencana terbaru pengurangan emisi karbon itu dalam waktu dekat, menjelang acara global United Nations (UN) Climate Change Conference (COP26) di Glasgow, Skotlandia pada November 2021 mendatang.

"Dalam waktu dekat makalah kebijakan yang relevan akan ada di luar sana, akan ada rencana implementasi terperinci," kata Xie Zhenhua dalam webinar online yang diselenggarakan oleh Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong, dikutip AFP, Sabtu ini (7/8).

"Kemudian kita akan berbicara tentang dukungan itu untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB di Glasgow," tambahnya.

Pertemuan COP26 merupakan langkah penting untuk membuat negara-negara di dunia menyetujui jenis pengurangan emisi karbon guna mencegah bencana perubahan iklim.

Di bawah Perjanjian Paris, negara-negara dimaksudkan untuk menyerahkan target iklim 2030 yang diperbarui sebelum COP26. Tetapi hampir setengahnya belum melakukannya, termasuk penghasil emisi global utama seperti China dan India.

PBB mendorong koalisi global yang berkomitmen untuk nol emisi karbon bersih pada tahun 2050 yang akan mencakup semua negara. China telah mengatakan akan bertujuan untuk netralitas karbon pada tahun 2060.

Perjanjian Paris 2015 mengadopsi janji kolektif untuk membatasi kenaikan suhu permukaan planet pada "jauh di bawah" dua derajat celcius dan batas aspirasi pada 1,5 derajat.

Sebelumnya China enggan berkomitmen Perjanjian Paris. Negeri Tirai Bambu berpendapat negara-negara industri, terutama di Barat, bisa menjadi kaya sebelum kontrol pengurangan karbon disahkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta semua pihak tidak menganggap remeh isu perubahan iklim. Persoalan ini nyata dan bahkan sudah mulai terasa di berbagai belahan dunia.

"Sebelum 2045 kita akan menghadapi 2030 climate change yang menghasilkan Paris Agreement, semua negara melakukan komitmen untuk mengurangi CO2 karena dunia ini sudah menghangat," ungkap Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

"Banjir yang tidak pernah terjadi, terjadi. Di Jerman sampai terjadi banyak sekali korban. Kebakaran hutan, kekeringan, ada juga turunnya es atau salju di berbagai daerah yang belum menghadapi ini jadi climate change is real karena dunia sudah menghangat di atas 1%. Kita menghindari untuk menghangat," tegasnya.

Masing-masing negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengantisipasi perubahan iklim, termasuk Indonesia. Hanya saja, sebagai negara berkembang, Indonesia tetap harus mendorong perekonomian demi mengubah nasib kemiskinan yang masih tinggi.

"Kita memperjuangkan hak negara emerging untuk memperbaiki kemakmuran tanpa terbebani tidak adil. Take and give jadi penting. Komitmen climate change tanpa pendanaan tidak akan bisa dijalankan. Kita akan terus mengakselerasi untuk climate change maupun dalam forum global yang lain," papar Sri Mulyani.

Kebutuhan Indonesia untuk mengatasi hal tersebut cukup besar, yaitu sekitar Rp 3.700 triliun sampai 2030 mendatang.

"Bagaimana kita bisa mendesain policy sehingga kerja sama bisa menerjemahkan sehingga financing gap bisa dipenuhi DNA komitmen climate change bisa dicapai. Kalau kita mau menurunkan CO2 40% maka kebutuhan US$ 479 billion. Jadi ini tantangan bagaimana policy kita bisa menghasilkan platform kerja sama yang kredibel," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di : CNBCIndonesia

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1





Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel